Muncul Desakan OPM Ditetapkan Sebagai Organisasi Teroris
Rangkaian intimidasi yang dikerjakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) belum stop. Kecuali disebutkan mengatakan perlawanan pada negara, OPM mengancam masyarakat di Papua. Ada faksi yang memandang tindakan intimidasi OPM bisa disebutkan tindakan dari organisasi teroris.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP) Efriza mengatakan, telah pantas jika OPM dikaitkan selaku organisasi teroris. Sebab tindakan yang dikerjakan sejauh ini tidak cuma mengonsumsi korban dari kelompok aparatur keamanan, tetapi juga warga Papua.
"OPM sejauh ini menampik secara keras Otonomi Spesial (Otsus) Papua dan minta supaya Papua merdeka penuh dari Indonesia," katanya dalam seminar-online bertema 'OPM selaku Organisasi Teroris', Jumat (15/1/2021).
Ia menerangkan, tindakan intimidasi yang dikerjakan, misalkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM wilayah 8 Intan Jaya membakar pesawat misionaris punya PT. MAF di awal Januari 2021.
Tindakan intimidasi OPM dikerjakan pada cara pembangunan pemerintahan di Papua dengan membunuh belasan pegawai PT. Istaka Kreasi yang kerjakan project Jalan Trans Papua di Nduga pada 2018.
"Kekejaman OPM kerap kita saksikan waktu mereka tembak heli punya TNI yang lagi mengevakuasi prajurit dan bawa logistik ke wilayah pedalaman Papua. Lantas pembacokan pada tukang ojek di Intan Jaya," katanya.
Ia menjelaskan, Presiden Jokowi keras menyebutkan wujud riil kedatangan negara diterapkan dengan pendekatan kesejahteraan lewat pemberian dana Otsus yang dinaikkan dan bermacam pembangunan infrastruktur.
Tetapi di lain sisi, menurutnya, perlakuan OPM malahan berseberangan dengan sikap pemerintahan yakni dengan memperlihatkan perlawanan yang seakan mereka tidak senang jika Papua sejahtera.
Situs Judi Slot Karenanya Efriza memandang kecuali memakai pendekatan kesejahteraan, perlu diimbangi dengan pendekatan militer untuk memberi keamanan dan keselamatan untuk warga Papua dengan masukkan OPM selaku organisasi teroris di Federasi Bangsa-Bangsa (PBB).
"Resikonya saat jadi organisasi teroris jadi tidak bisa diintervensi negara PBB dan untuk batasi ruangan gerak OPM misalkan tidak bisa bantuan dana dari negara luar," ucapnya.
Direktur Deradikalisasi Tubuh Nasional Pengendalian Terorisme (BNPT) Irfan Idris menjelaskan sejauh ini cap teroris selalu diperuntukkan pada barisan yang lakukan tindakan intimidasi dengan memakai lambang keagamaan.
Tetapi menurutnya warga kurang "aware" pada tindakan intimidasi OPM yang sejauh ini dikerjakan sudah mengonsumsi korban baik dari kelompok aparatur keamanan dan warga sipil Papua.
"Variasi radikalisme di Indonesia dapat digolongkan pada tiga hal yakni dalam soal politik, kepercayaan, dan perlakuan. Kelompok Politik dan perlakuan dapat disaksikan pada OPM yakni perlakuan beringas yang menebarkan tindakan intimidasi," katanya.
Menurutnya, walau tindakan intimidasi OPM tidak berbasiskan pada lambang keagamaan tetapi lebih dari faktor geografis, dan itu malah lebih beresiko sebab jika didiamkan terus-terusan akan membabat daerah Republik Indonesia.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Willem Wandik merekomendasikan supaya pemerintahan Indonesia lebih bagus perkuat diplomasi di tingkat lokal dan internasional untuk membendung desas-desus Papua.
Ia minta pemerintahan konsentrasi pada penuntasan permasalahan di Papua seperti marginalisasi, infrastruktur, pendayagunaan ekonomi, pengajaran, kesehatan, dan rendahnya tingkatnya keterlibatan warga, integratif sosial-budaya.
"Kekerasan politik secara luas yang belum betul-betul ditangani dan pelanggaran hak asasi manusia seperti pada Nduga, Wamena, Intan Jaya, dan ada banyak kembali yang penting jadi konsentrasi pemerintahan bila pengin kestabilan sosial di Papua terbangun," katanya.
Disamping itu ia memandang pendekatan diskusi harus tetap dikerjakan pemerintahan walau sekarang ini tidak ada pendekatan baru untuk membuat perdamaian di Papua.
Willem memberikan contoh kesuksesan pemerintahan dalam mengakhiri masalah Pergerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan memprioritaskan diskusi.
Tetapi ia mengingati, diskusi itu harus tetap dalam rangka konsep kesetaraan dan kurangi ego setiap faksi untuk diwujudkannya kenyamanan di Bumi Cenderawasih.
